Ketua DPD Puji Penambahan Wamendagri, Sebut Langkah Relevan dengan Geografis Indonesia

Ketua DPD Puji Penambahan Wamendagri, Sebut Langkah Relevan dengan Geografis Indonesia

lacakperisitiwa.com – Pemerintah baru saja melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mendampingi Tito Karnavian. Langkah ini menuai beragam tanggapan positif, termasuk dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, LaNyalla Mattalitti, yang menilai keputusan tersebut sangat tepat dan relevan dengan kondisi geografis Indonesia yang luas serta beragam.

Menurut LaNyalla, penambahan posisi Wamendagri bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menilai, dengan lebih dari 500 kabupaten/kota dan 38 provinsi, Kementerian Dalam Negeri memang butuh figur tambahan yang mampu memperkuat koordinasi antarwilayah.

“Indonesia ini negara kepulauan dengan tingkat kompleksitas tinggi. Tidak mungkin semua urusan daerah bisa diselesaikan cepat tanpa dukungan struktur kuat di level kementerian. Maka penambahan Wamendagri adalah keputusan yang logis,” ujar LaNyalla di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Alasan Penambahan Jabatan Wamendagri Dinilai Tepat

Penambahan posisi wakil menteri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu langkah strategis yang menarik perhatian publik. Dalam konteks Kemendagri, langkah ini dianggap penting untuk mempercepat implementasi kebijakan otonomi daerah, digitalisasi layanan pemerintahan, dan sinkronisasi program antarlevel pemerintahan.

LaNyalla menyebut, tugas Kemendagri bukan hanya administratif, tetapi juga menyentuh aspek politik, sosial, dan keamanan. Dengan kompleksitas ini, kehadiran seorang wakil menteri akan sangat membantu. “Wamendagri bisa berfungsi sebagai jembatan antara pusat dan daerah, memastikan program pemerintah berjalan merata,” tambahnya.

Selain itu, LaNyalla menekankan pentingnya Wamendagri memiliki latar belakang kuat di bidang birokrasi dan keamanan daerah — hal yang menurutnya sudah dimiliki oleh Akhmad Wiyagus. Sebagai mantan Kapolda dan pejabat berpengalaman, Wiyagus dianggap punya kemampuan adaptasi tinggi dalam menghadapi tantangan birokrasi daerah.

Konteks Geografis dan Tantangan Tata Kelola Daerah

Indonesia bukan negara yang mudah diatur secara administratif. Letak geografis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke membuat pengawasan dan pembinaan daerah menjadi pekerjaan besar. Di sinilah, menurut LaNyalla, peran Wamendagri akan krusial.

Ia menyoroti fakta bahwa banyak daerah di wilayah timur Indonesia masih menghadapi tantangan infrastruktur, komunikasi, hingga kapasitas SDM pemerintah lokal. “Dengan adanya Wamendagri, saya berharap Kemendagri bisa lebih responsif dan cepat tanggap terhadap masalah di daerah terpencil,” ujar LaNyalla.

Dalam konteks politik, posisi Wamendagri juga bisa menjadi penyeimbang dalam proses pembinaan kepala daerah, terutama menghadapi tahun-tahun politik ke depan. Kehadiran figur yang memahami lapangan akan membantu mencegah konflik administratif dan memperkuat koordinasi pusat-daerah.

Pemerintah Dorong Efisiensi dan Koordinasi

Langkah Presiden Prabowo menambah beberapa posisi wakil menteri bukan tanpa dasar. Menurut pernyataan resmi dari Sekretariat Negara, keputusan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan memperkuat koordinasi lintas kementerian.

Untuk Kemendagri sendiri, fokus utamanya adalah mempercepat realisasi program reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kemendagri harus menangani berbagai isu mulai dari konflik batas wilayah, tumpang tindih kewenangan, hingga pembinaan ASN daerah.

Dengan struktur baru ini, diharapkan Wamendagri bisa lebih fokus menangani isu-isu spesifik, sementara Mendagri Tito Karnavian dapat memusatkan perhatian pada strategi nasional dan koordinasi lintas kementerian.

LaNyalla menilai langkah itu mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang realistis. “Prabowo paham betul bahwa negara ini besar, tidak bisa dikelola dengan satu tangan saja. Kekuatan terletak pada pembagian tugas yang efisien,” ujarnya.

Dukungan dari Daerah dan Tokoh Publik

Respon positif atas penunjukan Wamendagri baru juga datang dari berbagai kalangan, termasuk kepala daerah dan tokoh masyarakat. Beberapa gubernur menyambut baik kebijakan ini karena dianggap akan mempercepat koordinasi program pusat ke daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah misalnya, menilai bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat sering terkendala birokrasi panjang. Dengan adanya Wamendagri, diharapkan hambatan itu bisa diminimalkan.

Tokoh masyarakat dari Papua juga menganggap penambahan jabatan ini memberi harapan baru bagi daerah tertinggal. “Kami ingin ada perhatian lebih pada pembangunan di kawasan timur. Kalau koordinasi makin cepat, kesejahteraan juga bisa dikejar,” ujar seorang tokoh lokal dari Jayapura.

Langkah ini juga diapresiasi kalangan akademisi. Pengamat kebijakan publik Agus Haryono menilai, penguatan struktur Kemendagri merupakan langkah modernisasi birokrasi. “Selama fungsi Wamendagri jelas dan tidak tumpang tindih, posisi ini akan sangat membantu,” katanya.

Relevansi dengan Arah Pembangunan Nasional

Keputusan Presiden Prabowo menambah jabatan wakil menteri, termasuk Wamendagri, sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan nasional. Pemerintah tengah fokus pada pemerataan ekonomi dan peningkatan kapasitas daerah, terutama dalam proyek strategis nasional (PSN).

Dalam konteks itu, Wamendagri berperan sebagai motor penggerak komunikasi dan koordinasi kebijakan lintas level pemerintahan. Mulai dari pengawasan anggaran daerah, implementasi kebijakan otonomi, hingga penguatan digitalisasi layanan publik.

“Kalau mau Indonesia tumbuh merata, pusat tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus sinergi,” tegas LaNyalla. Ia berharap Akhmad Wiyagus mampu menjadi figur yang membangun jembatan antara pusat dan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi.

Penguatan Struktur Pemerintahan Jadi Fondasi Efisiensi

Penambahan jabatan Wamendagri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi simbol penguatan kelembagaan pemerintahan. Ketua DPD menilai langkah ini sangat relevan, terutama mengingat geografis Indonesia yang luas dan keragaman karakter daerah.

Dengan koordinasi yang lebih baik dan kehadiran figur berpengalaman seperti Akhmad Wiyagus, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah bisa semakin efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan Publik: Pemerintah Lebih Responsif dan Merata

Publik kini menaruh harapan agar kebijakan ini benar-benar membawa perubahan nyata. Tidak hanya efisiensi administrasi, tapi juga percepatan layanan publik di seluruh pelosok negeri.

Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah menyadari tantangan geografis Indonesia bukan hambatan, melainkan peluang besar untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.